Direktur RSU Sidikalang Akan Dipanggil DPRD

Sidikalang, (Analisa). Komisi C DPRD Kabupaten Dairi akan memanggil Direktur Rumah Sakit Umum untuk ketiga kali. Ketua, Markus HE Sinaga kepada wartawan, Selasa (23/6) menjelaskan, rapat dengar pendapat (RDP) dijadwal Jumat (26/6).

Ini panggilan ketiga. Pada panggilan pertama, Senin 17/6) hanya didelegasikan kepada Tata Usaha dan Kepala Keperawatan. Selanjutnya, pada undangan kedua, Senin (22/6) sama sekali tak dihadiri. Karenanya, Ketua DPRD Sabam Sibarani telah meneken surat ketiga.

Markus mengatakan, direktur tidak perlu takut menghadiri RDP. Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kinerja. Apalagi lembaga tersebut berhubungan langsung dengan kesehatan sebagai pilar pembangunan. Kalau penanganan pasien dinilai buruk, yang jelek bukan hanya direktur. Orang begitu mudah mengarahkan tanggung jawab kepada bupati.

Dijelaskan, pemanggilan tersebut terkait erat layanan buruk kepada masyarakat. Di antaranya, lebih 1 bulan alat persalinan tidak bisa dipakai. Rata-rata setiap hari 10 pasien terpaksa dirujuk ke Kabanjahe dan Medan hanya untuk urusan persalinan. Mobil ambulan bagai angkot yang punya trayek. Begitu datang, putar lagi antar pasien.

Secara fisik, ujar dia, tampilan gedung kurang menorehkan kesan positif. Bangunan banyak bocor. Koridor di pintu gawat darurat terkesan amburadul berlama-lama. Kalau kesan pertamanya saja kurang enak, bagaimana pasien optimis sembuh?

Anggota fraksi partai Golkar dari partai Demokrat, Markus Purba menjelaskan, dewan ingin tahu mengapa layanan jelek dibiarkan berkepanjangan. Keseleonya dimana? Fakta tersebut berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang tergolong fantastis dikucurkan setiap tahun.

Kalau ditelusuri, milliar rupiah diplot setiap tahun. Sayangnya, alokasi anggaran justru berpotensi diselewengkan. Indikasi tersebut dapat dlihat dari penyidikan oleh Polres terkait alat-alat kedokteran tahun 2012.

Sekretaris Daerah, Sebastianus Tinambunan mengatakan, untuk pertemuan, Jumat, pihaknya kemungkinan akan datang. Pada hari itu, tidak ada agenda khusus.Hanya saja, pihaknya belum menerima undangan. Diutarakan, pada pertemuan kedua, direktur sedang melakukan rapat terkait kebutuhan alat-alat kesehatan. (ssr)

Berita disalin dari Harian Analisa edisi Rabu tanggal 23/6/2015

Banyak Proyek Tidak Koordinasi ke Bupati

Sidikalang, (Analisa). Banyak proyek pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikelola tanpa koordinasi dengan bupati. Terkadang,  bupati maupun pimpinan SKPD kaget, tiba-tiba ada pengerjaan priyek. Warga bertanya, siapa pemilik proyek dan siapa kontraktornya? Bupati menjawab, belum ada masuk. Ketika masyarakat bilang sudah selesai, bupati terkejut. Ini sering terjadi.

Realitas tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Sumut daerah pemilihan XI diketuai Sudarto Sitepu di Sidikalang, Selasa (23/6).

Tim legislator dimaksud beranggotakan Leonard Surungan Samosir (fraksi Partai Golkar), Jenny Riany Lucia Berutu (fraksi Partai Demokrat), Astrayudha Bangun (fraksi Gerindra) dan Tonny Togatorop (fraksi Hanura).

Bagi kami, bukan masalah siapa yang mengerjakan. Mau  SKPD Sumut atau kabupaten, itu  silahkan saja. Hal terpenting  bagaimana pemerintah mempercepat pembangunan. Jika ditangani dinas di Sumut, seyogianya koordinasi. Ini penting untuk menghindarkan potensi tumpang tindih serta pemantapan perencanaan.

Sitohang juga mengungkap ketidakadilan terkait besaran bantuan keuangan propinsi (BKP). Daerahnya hanya mendapatkan angka puluhan milliar padahal Tapanuli Tengah mencapai Rp400 miliar.

“Wajar saja malas ikut rapat dengan gubernur. Kalau bupati lain rajin ke Medan, itu juga lumrah karena memperoleh lebih banyak,” ujarnya.

Sekda, Sebastianus Tinambunan mencontohkan, proyek hotmix di Jalan Air Bersih tahun 2014 terkesan kurang baik. Sebab, beram jalan  terlalu rendah hingga mengancam keselamatan warga. Drainase dibiarkan terbuka padahal kalau ditutup bermanfaat buat pejalan kaki. Banyak korban kecelakaan di sana.

Kasus lain, pencairan bantuan beasiswa  ditunda lantaran ketidaksesuaian data. Seharusnya Rp 720 ribu per orang tetapi diplot Rp 40 ribu.

Menanggapi besaran BKP Tonny Togatorop menyatakan, marah besar atas jatah tersebut. Asahan saja dapat BKP Rp 200 milliar. Itu jelas tidak adil.  Gubernur Gatot Pujo Nugroho harus dikritik. Dia juga kecewa mendengar alokasi sebuah kegiatan hanya Rp 64 juta.

Leonard Samosir menandaskan, Dairi, Karo dan Pakpak Bharat harus mendapat porsi besar dalam pengadaan bibit kakao. Selanjutnya, disediakan 1 juta bibit karet untuk penyangga longsor di lintasan jalan nasional menghubungkan Tigalingga-Kutabuluh.

Sementara itu, Jenny berharap, Dairi bersama Dinas Bina Marga Sumut  menunjukkan komitmen menembuskan akses menghubungkan jalan Desa Sigalingging Kecamatan Parbuluan-Jambu Rea Kecamatan  Siempat Rube. Kalau jalur  terbuka, ekonomi masyarakat kian menggeliat serta efisiensi lintasan Salak menuju Samosir, Humbang Hasundutan. Dampak positif cukup besar.

Sudarto Sitepu juga menyatakan kemarahan menyusul minimnya koordinasi SKPD Sumut dengan Bupati. Ke depan, harus diperbaiki. Mereka juga akan berjuang agar BKP lebih besar. Dairi, Karo dan Pakpak Bharat sepertinya dianaktirikan. (ssr)

Berita Disalin dari Harian Analisa Edisi Rabu tanggal 13/6/2015. Foto dokumen