Sidikalang, (Analisa). Banyak proyek pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikelola tanpa koordinasi dengan bupati. Terkadang, bupati maupun pimpinan SKPD kaget, tiba-tiba ada pengerjaan priyek. Warga bertanya, siapa pemilik proyek dan siapa kontraktornya? Bupati menjawab, belum ada masuk. Ketika masyarakat bilang sudah selesai, bupati terkejut. Ini sering terjadi.
Realitas tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Dairi, KRA Johnny Sitohang Adinegoro saat menerima kunjungan kerja anggota DPRD Sumut daerah pemilihan XI diketuai Sudarto Sitepu di Sidikalang, Selasa (23/6).
Tim legislator dimaksud beranggotakan Leonard Surungan Samosir (fraksi Partai Golkar), Jenny Riany Lucia Berutu (fraksi Partai Demokrat), Astrayudha Bangun (fraksi Gerindra) dan Tonny Togatorop (fraksi Hanura).
Bagi kami, bukan masalah siapa yang mengerjakan. Mau SKPD Sumut atau kabupaten, itu silahkan saja. Hal terpenting bagaimana pemerintah mempercepat pembangunan. Jika ditangani dinas di Sumut, seyogianya koordinasi. Ini penting untuk menghindarkan potensi tumpang tindih serta pemantapan perencanaan.
Sitohang juga mengungkap ketidakadilan terkait besaran bantuan keuangan propinsi (BKP). Daerahnya hanya mendapatkan angka puluhan milliar padahal Tapanuli Tengah mencapai Rp400 miliar.
“Wajar saja malas ikut rapat dengan gubernur. Kalau bupati lain rajin ke Medan, itu juga lumrah karena memperoleh lebih banyak,” ujarnya.
Sekda, Sebastianus Tinambunan mencontohkan, proyek hotmix di Jalan Air Bersih tahun 2014 terkesan kurang baik. Sebab, beram jalan terlalu rendah hingga mengancam keselamatan warga. Drainase dibiarkan terbuka padahal kalau ditutup bermanfaat buat pejalan kaki. Banyak korban kecelakaan di sana.
Kasus lain, pencairan bantuan beasiswa ditunda lantaran ketidaksesuaian data. Seharusnya Rp 720 ribu per orang tetapi diplot Rp 40 ribu.
Menanggapi besaran BKP Tonny Togatorop menyatakan, marah besar atas jatah tersebut. Asahan saja dapat BKP Rp 200 milliar. Itu jelas tidak adil. Gubernur Gatot Pujo Nugroho harus dikritik. Dia juga kecewa mendengar alokasi sebuah kegiatan hanya Rp 64 juta.
Leonard Samosir menandaskan, Dairi, Karo dan Pakpak Bharat harus mendapat porsi besar dalam pengadaan bibit kakao. Selanjutnya, disediakan 1 juta bibit karet untuk penyangga longsor di lintasan jalan nasional menghubungkan Tigalingga-Kutabuluh.
Sementara itu, Jenny berharap, Dairi bersama Dinas Bina Marga Sumut menunjukkan komitmen menembuskan akses menghubungkan jalan Desa Sigalingging Kecamatan Parbuluan-Jambu Rea Kecamatan Siempat Rube. Kalau jalur terbuka, ekonomi masyarakat kian menggeliat serta efisiensi lintasan Salak menuju Samosir, Humbang Hasundutan. Dampak positif cukup besar.
Sudarto Sitepu juga menyatakan kemarahan menyusul minimnya koordinasi SKPD Sumut dengan Bupati. Ke depan, harus diperbaiki. Mereka juga akan berjuang agar BKP lebih besar. Dairi, Karo dan Pakpak Bharat sepertinya dianaktirikan. (ssr)
Berita Disalin dari Harian Analisa Edisi Rabu tanggal 13/6/2015. Foto dokumen
Tidak ada komentar:
Posting Komentar