Sidikalang, (Analisa). Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut diminta melakukan penelitian terkait kematian ikan nila dan mas di Danau Toba Desa Silalahi-Paropo Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi.
Anggota Komisi D DPRD Sumut dapil Kabupaten Dairi, Karo dan Pakpak Bharat, Kamis (26/5) mengatakan, kedua institusi perlu bergerak cepat mengingat keberadaan keramba jaring apung (KJA) merupakan sumber mata pencaharian masyarakat.
Kabarnya, ikan mati mencapai 400 ton. Rakyat butuh penjelasan dan pencerahan. Ini juga sangat penting menjamin keterbukaan pasar.
Di Haranggaol Kabupaten Simalungun, kata Leonard, penyebabnya sudah jelas, yakni akibat kandungan ogsigen di dalam air berada di bawah ambang batas. Sepertinya, ada fenomena bahwa agribisnis tersebut diterpa musibah.
Tempo beberapa pekan kemudian, derita mendera petani Silalahi-Paropo. Kalau faktor penyebab adalah krisis ogsigen, seyogianya dilakukan penyuluhan tentang teknik budidaya yang benar.
Menurutnya, penelitian harus dilakukan secara menyeluruh di 7 kabupaten. Pembuangan limbah perumahan hotel dan restoran ke Danau Toba dipastikan memberi dampak negatif.
Begitu juga ekses aplikasi pakan secara berlebihan. Mungkin saja pakan tak terkonsumsi berubah jadi racun. Seyogianya, perusahaan pakan menurunkan tim ahli untuk mendampingi petani. Bukan cenderung orientasi untung semata. Dosis anjuran perlu dikontrol.
Leonard menambahkan, segera menjadwal kunjungan kerja guna mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rukyatno Nainggolan menyebut, antar lembaga terkait perlu segera berkoordinasi diikuti aksi nyata. Penelitian mendesak dilaksanakan. Semua kemungkinan bisa muncul.
Bahkan, faktor keracunan makanan perlu dikaji. Jangan-jangan, ada toksin. Bersamaan itu, masyarakat perlu membuka diri memberi penjelasan sekaligus berbagi pengalaman.
Dia mengusul, perlu gerakan makan bersama kalau memang ikan hidup masih layak konsumsi. Ini penting memberi kepastian kepada konsumen.
Hal tak kalah penting, kata dia, zonasi atau pengaturan lokasi perlu disosialisasikan serta dipertegas. Jangan semua tepi pantai justru dibiarkan jadi KJA. Penduduk setempat akan terkena dampak mengingat air mandi dan cuci masih diandalkan dari Danau Toba. Sungguh ironis bila kaum kapitalis dibiarkan bermain mendompleng penduduk.
Dewan mendorong, pemerintah memprioritaskan warga lokal sebagai penggiat KJA. Artinya, bisnis tersebut murni usaha rakyat. (ssr)
Dicopi dari Harian Analisa edisi Sabtu, 28 Mei 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar