Dinas Bina Marga Sumut Tidak Adil

Sidikalang, (Analisa). Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Efendi Pohan dinilai tidak adil dalam alokasi anggaran ke kabupaten kota. 

Pendapat tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dairi, Rukyatno Nainggolan saat meninjau kerusakan jalan menghubungkan Sumbul-Tigalingga di Huta Manik, Jumat (20/5).

Diterangkan tampilan infrastruktur sangat buruk. Jauh dari kesan menyajikan layanan optimal kepada masyarakat. Di beberapa lokasi, terdapat genangan mirip kubangan dan di titik lainnya kehilangan bentuk akibat material konstruksi berlepasan. 

Padahal, wilayah itu merupakan sentra produksi pertanian. Selain itu, ruas ini adalah jalur alternatif andaikan Sumbul-Sidikalang diterpa longsor kejadian lainnya.

Diterangkan, panjang jalan propinsi di Kabupaten Dairi mencapai 75 kilometer. Namun, kegiatan pembangunan hanya berkisar 2 kilometer per tahun. Realitasnya, lebih 80 persen hancur berantakan. Kalau hanya 2 kilometer per tahun, kapan rampungnya? Belum sampai di ujung, yang di sini bakal berkeping-keping.

Rukyatno mencontohkan, jalur Sumbul-Tigalingg a berjarak 17 kilometer. Dan tahun 2016, hanya terplot 2 kilometer. Apa jadinya? Sukar dibayangkan, kapan dibenahi. 

Dia berharap, legislator mitra strategis Gubernur menunjukkan ‘taring’ pro rakyat. Percaya atau tidak, kontribusi memajukan daerah pemilihan masih terasa minim. Agak jarang terdengar, apa yang berhasil direalisasikan anggota DPRD Sumut dapil XI.

Kekecewaan juga disampaikan pemerhati pembangunan, Richard Eddy M Lingga. Dominan sarana transportasi di bawah kewenangan Dinas Bina Marga Sumut, rusak parah. Ini tidak lepas dari lemahnya pengawasan anggota dewan. 

DPRD Sumut punya kekuatan melakukan tekanan politik dan lobi untuk menggolkan berbagai aspirasi masyarakat. Sayangnya, langkah dimaksud dinilai minim, tandas Richard. Aktivitas cenderung rutinitas atau sepi gebrakan. Sehubungan itu, dia mengutarakan keheranan, apa hasil kunjungan reses setiap tahun? 

Dia pun berharap, Kadis Bina Marga mewujudkan perlakuan setara. Sangat bijak, kepala dinas kunjungan lapangan sesekali. Jangan hanya menyelesaikan tanggung jawab lewat laporan tertulis. Pembiaran ini, berpotensi mengganggu reputasi seorang gubernur.

Bila infrastruktur disajikan baik, dipastikan, kepercayaan rakyat akan tumbuh. Kalau jalan dan drainase jelek, tentu akan konsekwensi. Artinya, ini menyangkut martabat pemerintah Sumut. 

Bupati, KRA Johnny Sitohang Adinegoro mengakui, mutu jalan saat ini relatif jelek. Tahun ini akan ada pengaspalan sepanjang 2 kilometer. “Bersabarlah,” katanya. (ssr)

Disalin dari Harian Analisa edisi Selasa, 24 Mei 2016